Jurnal

JURNAL

Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan

(Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ADI NUGROHO SETIARSO

NIM. 0910113064

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL

Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan

(Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Oleh:

ADI NUGROHO SETIARSO

NIM.0910113064

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Pendamping

Imam Ismanu SH. MS

NIP. 19510727 198002 1 001

Pembimbing Utama

Dr. A. Rachmad Budiono SH. MH

NIP. 19591118 198601 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

JURNAL

Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan

(Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Oleh:

ADI NUGROHO SETIARSO

NIM.0910113064

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 5 maret 2013

Ketua Majelis Penguji Anggota

Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH Dr. Rachmad Syafa’at SH, M.Si

NIP. 19591118 198601 1 002 NIP. 19620805 198802 1 001

Anggota Anggota

Umu Hilmy ,SH.MS Ratih Dheviana Puru H.T, SH.

NIP. 19490712 198403 2 001 NIP. 19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM. Dr. Sihabudin, SH, MM.

NIP. 19591216 198503 1 001 NIP. 19660622 199002 2 001

ABSTRAKSI

Penulis membahas tentang akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai

insolvensi khususnya bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana keadaan suatu

perusahaan yang masih solven tetapi dapat dipailitkan oleh pengadilan niaga. Dikarenakan

pengaturan untuk memailitkan suatu debitur sangat sederhana hanya dengan minimal dua

kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dari permasalahan ini

penulis mencoba menganalisis Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2

ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang)

Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini Untuk mengetahui akibat

hukum dengan ketidak jelasan pengaturan mengenai insolvensi khususnya bagi debitur yang

berbentuk Perseroan Terbatas.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena

penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang – undangan dan peraturan

– peraturan yang berlaku mengenai hukum kepailitan di Indonesia. Kemudian, dianalisis

sesuai dengan undang– undang dan peraturan yang ada dan kemudian ditarik kesimpulan

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti apakah perusahaan yang masih solven dapat di

pailitkan. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan

dan Pendekatan Konsep.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Dalam hal

pelaksanaannya, Undang-undang kepailitan seharusnya menentukan pembatasan jumlah

minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit baik

kepailitan terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan

yang menyatakan bahwa subjek hukum khususnya perseroan terbatas dapat dipailitkan

apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset perseroan terbatas yang berarti bahwa

pasiva perseroan melebihi aktiva perseroan terbatas dan berkaitan dengan prinsip

commercial exit from finsancial distress, maka perlunya Undang-undang kepailitan

menerapkan ketentuan insolvency test sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim. Hal

ini untuk melakukan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang sangat solven dan tidak

ada masalah dengan kinerja keuangannya dapat dinyatakan pailit karena syarat yang terlalu

sederhana yaitu minimal ada dua kreditur dan utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan

sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan

terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di

Indonesia.

Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas

adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang

perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam

proses kepailitan

                                                             ABSTRACT

Writer discuss about the consequences law obscurity arrangement on salary insolvensi

especially for debitor shaped limited company where the state of a company still solven but

can dipailitkan by commercial court. Because the setting for memailitkan a debtor very

simple only with at least two creditors and one of debt has due and can long-billed, of this

problem writer trying to analyze the state of insolvensi in bankruptcy ( study normative

article 2 paragraph 1 act no 37 2004 on bankruptcy and suspension of debt payment )

The purpose of the author of the topic issue to determine due to the lack of clarity in

the law regarding insolvency arrangements particularly for borrowers in the form of Limited

Liability Company.

Type of research by the author is normative legal research, because I would do the

research by analyzing the legislation - legislation and regulations - regulations concerning

bankruptcy law in Indonesia. Then, analyzed in accordance with laws and regulations and

then draw conclusions relating to the problems examined whether the company is still solvent

can pailitkan. While the approach used is the Regulatory Approach and Approach Concept.

The results of the research that has been conducted by the authors is that in terms of

implementation, bankruptcy law should specify restrictions on the minimum amount of debt

that can be used as a basis to file a bankruptcy petition against the bankruptcy of both

individuals and the limited liability company, as well as the provision stating that legal

subjects particularly if the corporation can bankrupt entire debt exceeds total assets of the

limited liability company which means that liabilities exceed assets limited liability company

and is related to commercial principles exit from finsancial distress, the need for legislation to

implement the provisions of the bankruptcy petition bankruptcy insolvency test before

examined by the judge. This is to make the protection of the law against companies that are

very solvent and no problems with its financial performance can be declared bankrupt

because it is too simple requirement that at least two creditors and the debt is due and

payable. In other words, bankruptcy can be used for bankrupting the company and not vice

versa as the alternative solution to bankruptcy settlement company. This is the biggest

mistake of philosophy instilled in bankruptcy bankruptcy law in Indonesia.

The need for bankruptcy laws governing the dissolution of the limited liability

company is among others due to insufficient assets to pay off the company's debts and

insolvent limited liability company as a limited liability company into insolvency phase in the

process of bankruptcy

KATA KUNCI

1. Debitur Adalah Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain yang

dijanjikan untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pihak lain yang

menghutangi ini biasa disebut sebagai kreditur. Dalam konteks perbankan biasanya

dalam melakukan hutang atau peminjaman seorang debitur memerlukan agunan

atau jaminan.

2. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah

uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara

langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan

bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya

dari harta kekayaan debitor

3. Insolvensi adalah insolvensi disebut sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi

insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit

berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

4. Perseroan Terbatas adalah perseroan adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal.

1

PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah utang piutang merupakan agenda utama nasional

dalam rangka pemenuhan ekonomi secara cepat dan efisien untuk itu pula

pengaturan tentang kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan

kewajiban pembayaraan utang menjadi masalah yang penting untuk segera

diselesaikan.1 Berkaitan dengan hal tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti

mempunyai utang. Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal

yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan

yang begini biasa disebut perusahaan yang solven, artinya perusahaan yang

mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang

sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut insolven, artinya

tidak mampu membayar.2

Lahirnya peraturan mengenai kepailitan diharapkan dapat mengatasi

permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik

terhadap kreditor maupun debitor. Menurut W.Friedman, Suatu Undang-undang

atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun

terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada

kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan atas dasar reputasi

melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang

menentukan sosial saja.3

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan

sehingnga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan

manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Satjipto rahardjo menyatakan “hukum

1 Robintan Sulaiman dan joko prabowo, lebih jaug tentang kepailitan, Karawaci : Delta Citra

Grafindo, hlm 1

2 Zaeni Asyhdie, Hukum Bisnis”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, (Jakarta: P.T.

RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 1.

3 W. Friedman, teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teori-teori hukum

diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theori oleh Arifin (Jakarta : raja grafindo persada, 1993),

Hlm 7

2

sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk

melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.4

Inisiatif pemerintah untuk merevisi peraturan tentang kepailitan

sebenarnya timbul karena ada tekanan dari Dana Moneter Internasional atau

Internasional Monetary Fund (IMF) yang mendesak supaya Indonesia

menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan

kewajiban oleh debitor kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan

yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang

memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.5

Ditetapkannya Perpu nomor 1 tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4

tahun 1998 selanjutnya disebut Undang-undang kepailitan dalam mengatasi

gejolak moneter yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan

utang piutang antara kreditur dan debitur secara cepat, adil dan efektif tidak

terlaksana, hal ini karena desakan untuk segera mungkin untuk memperbaiki

peraturan kepailitan dengan cara tambal sulam pasal-pasal peraturan kepailitan

yang ada, sehingga banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang diubah tidak

sempurna yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37

tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hikmanto juwana berpendapat bahwa amandemen atas Undang-undang

kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat

dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaktub dalam pasal 2 angka 1

Undang-undang kepailitan yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah satunya

telah jatuh tempo. Namun dalam amandemen Undang-undang kepailitan tersebut

tidak satu ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitor harus dalam keadaan tidak

mampu membayar (Insolvency). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi

universal dari Undang-undang Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi

debitor dan kreditor bilamana debitor sudah dalam keadaan tidak lagi mampu

membayar utangnya.

4 Satjipto Rahadjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum, (Surakarta

:Universitas Muhamadiyah, 2002), Hlm 60

5 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaja, kepailitan seri hukum bisnis, Jakarta : Raja Grafindo persada,

2002 hlm 1

3

Praktek penjatuhan pailit dalam Undang-undang Kepailitan banyak

menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah

karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan

antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam pasal 142 huruf

d dan e yang menjelaskan bahwa pembubaran perseroan terbatas dikarenakan

kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan

karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi namun dalam pasal 2 ayat 1

tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi keuangan perusahaan

dalam keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang untuk beragam

penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum. Kepailitan merupakan suatu

proses dimana seorang debitor yang mempunyasi kesulitan keuangan untuk

membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan

niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.6 Pernyataan

tersebut mengakibatkan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan

mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak

putusan pailit dijatuhkan.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi.

Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan.

Apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun

debitor masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian

atau rekstrukturisasi utang. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka

debitor sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun

hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa

dilanjutkan.7 Untuk mempailitkan debotor Undang-undang nomor 37 tahun 2004

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak

mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu

melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya insolvensi test

mengakibatkan perusahaan di indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam

kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka

6 Rudy Lontoh (ED), Penyelesaian utang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran

utang , Bandung : Alumni, 2001 hlm 23

7 Munir Fuady , Hukum Pailit dalam teori dan praktek, Bandung: citra Aditya Bakti, 1999 hlm 135

4

akan sulit membuat debitor di Indonesia dinyatakan pailit. Logikanya dapat dilihat

pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitor Indonesia dalam keadaan

Insolvensi karena kehilangan pangsa pasar (Market Share) atau pendapatan dalam

bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitor tidak lagi mampu membayar

utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang

asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah8. Seharusnya

Konsep Insolvensi test dimasukkan dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama dalam

rangka pemberian perlindungan terhadap debitor, selain untuk mengetahui apakah

ketidak mampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan bangkrut

ataukah karena tidak mau membayar utangnya karena alasan tertentu.

Undang-undang Kepailitan pada Penjelasan Psal 2 ayat (1) juga

menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit

ialah ketiga golongan kreditor, yaitu krediotr separatis, kreditor preferens, dan

kreditor konkuren. Dari kasus yang pernah terjadi, misalnya PT Dirgantara

Indonesia dan Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan

tersebut diajukan oleh golongan kreditor preferens. Golongan kreditor preferens,

menurut Pasal 1149 KUHPerdata juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan.

Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan

mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit.

Untuk memnuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan

keuangan debitor. yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya berkutat

pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan

bahwa debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk

dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak

permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit

harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004. Di Indonesia tidak dikenal adanya "insolvency test"

terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang

Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai

8 Hikmanto Juwana, Hukum Sebagai Instrumen Politik, Medan, 2004, halaman 12

syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif

dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor

salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuanganya. Namun, Undang-undang

Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor

sebagai syarat dijatuhkanya putusan pailit. Lembaga kepailitan yaitu pengadilan

niaga harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam

menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu

rumusan masalah sebagai berikut:

Apa akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai insolvensi

khususnya bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan

menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku

kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin

dan menggunakan pola pikir deduktif yang melihat sebuah fenomena itu sebagai

gejala yang makro. Sehingga outpout yang dihasilkan bersifat khusus yakni

putusan hakim pengadilan niaga yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan

hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi

kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal yang terdapat dalam undangundang

Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran hutang serta literatur-literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian hukum doktrinial adalah suatu

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

doktrinial9 dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak yang

digunakan adalah analisis terhadap Undang-undang kepailitan Indonesia saat ini

dianggap tidak sesuai lagi dengan filosofi kepailitan, khususnya untuk persyaratan

untuk menyatakan pailit tersebut, dimana dengan dihilangkan klausula “debitor

yang tidak mampu membayar” tersebut maka tidak dapat dibedakan lagi mana

debitor yang tidak membayar utangnya karena memang tidak mampu dan mana

debitor yang tidak membayar utangnnya karena memang tidak mau. Filosofi yang

demikian secara umum tidak terdapat dalam Undang-undang kepailitan nomor 37

tahun 2004 tentang kepailitan.

9 Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, jakarta, hlm 35

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan.

Yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach).

1. Pendekatan perundang-undangan (stattue approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum

yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

kinsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang

lainnya, antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi dengan dan

undang-undang.10

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandanganpandangan

dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ideide

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

C. jenis dan bahan sumber hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam11 dan

di urut secara hirarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

10 M.Syamsudin, operasional penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 58

11 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta,2004, hlm 31

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim12. Adapun yang

menjai bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

a) Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1149.

b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)1945;

c) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara Pasal 4 angka 1 dan pasal 55 ayat 1

d) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang pasal 2 ayat 1 dan pasal

e) Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang

diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji

yang berasal dari penjelasan Undang-undang13. Semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan

bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustakayang bersifat

sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh bukubuku,

jurnal, majalah, bulletin dan internet

3. Bahan hukum tersier

Yang Merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari

literature-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji. sumber bahan

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini, adalah :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;

12 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing,

Surabaya, 2006, hlm 141

13 Pengkajian yang dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren.

Dalam hal ini kusnu Goesniadhie dalam buku Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006,

Halaman 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu

tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki

legitimasi.

b. Kamus hukum ;

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari

penelusuran kepustakaan yang berkaitan yang berkaitan dengan peratutran

perundang-undangan bidang kehakiman terutama yang berkaitan dengan aspek

pengaturan insolvensi dalam undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan

saat ini di indonesia.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik

secara lansung maupun paraphrase atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak

ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang

terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan

menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

E. Teknik Analis Bahan Hukum

Bahan- bahan hukum di kategorikan, disusun secara sistematis dan

dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

1. menganalisi bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan

interpretation analIsis berpedoman pada kerangka teoritis yang telah

dibuat oleh penulis.

2. Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan

menggunakan metode interprestasi sistematis, yaitu interprestasi dengan

melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang

yang saling bergantungan.

PEMBAHASAN

Dalam peraturan kepailitan (FV) pun menganut konsep utang dalam arti

luas. Dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti

menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H. R 3 Juni 1921, membayar

berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan

barang-barang.14

Disamping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas utang

yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur:

1. Utang tersebut telah jatuh tempo

2. Utang tersebut dapat ditagih

3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari

perikatan alami (natuurlijke verbintensis). Perikatan yang pemenuhannya tidak

dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami

tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit.

Perikatan alami adalah semisal perikatan yang oleh ketentuan perundangundangan

dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya karena perjudian atau

pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), maupun sesudahnya sebagai akibat telah

terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 KUH Perdata).15

Dalam proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan,

oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa

diperiksa. Walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang tersebut

dalam revisi Undang-undangkepailitan yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun

14 Siti Soemantri Hartono (1993), Pengantar Hukum Kepailitan dan penundaan Pembayaran,

Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Hlm 8

15 Fred BG tumbuan (2004), “ mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang berkaitan dengan

Kepailitan”, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya,

Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 20-21

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang, dimana utang

didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah pararel dengan konsep KUH

Perdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika

dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam Undang-undang kepailitan yang hanya

bertujuan untuk mempermudah memailitkan subjek hukum dimana syarat

kepailitan hanya memiliki dua variable, yakni adanya utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih kembali serta memiliki setidaknya dua kreditor. Sehingga

kemudahan mempailitkan subjek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep

utang dalam arti luas tersebut. Kelemahan Undang-undang ini sering disalah

gunakan, dimana kepailitan bukan sebagai instrumen hukum untuk melakukan

distribusi aset debitor akan tetapi digunakan sebagai alat untuk menagih utang

atau bahkan untuk mengancam subjek hukum walaupun tidak berkaitan dengan

utang.

Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas,

akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti

yang terdapat dalam sistem kepailitan di Negara lain, misalnya di Singapura dan

Hongkong. Hal ini sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hokum

kepailitan di Indonesia. Argumentasi yuridisnya adalah bahwa dengan tidak

dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan,

maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata

likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu

melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya sehingga untuk

mencegah terjadinya unlawful execution dari para kreditornya, menjadi kepailitan

sebagai alat tagih semata (debt collection tool). Di samping itu pula, dengan tidak

adanya pembatasan jumlah minimum utang tersebut, bisa merugikan kreditor

yang memiliki utang yang jauh lebih besar terhadap debitor.

Dari kasus yang pernah terjadi, misalnya PT Dirgantara Indonesia dan

Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan

oleh golongan kreditor preferens. Golongan kreditor preferens, menurut Pasal

1149 KUHPerdata juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila

gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak

bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit. Untuk

memnuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan

debitor. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pernyataan

pailit, biasanya berkutat pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja.

Walaupun Hakim beranggapan bahwa debitor dalam keadaan keuangan yang

sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa

dijadikansebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar

diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat

yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Di Indonesia tidak dikenal adanya "insolvency test" terlebih dahulu

sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang Kepailitan juga

memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk

bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas

kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk

melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat

dilihat dari keadaan keuanganya. Namun, Undang-undang Kepailitan sama sekali

tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkanya

putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir

(ultimum remedium) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu

lagi dibayar oleh debitor.

Konsep utang sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan

telah ditegaskan kembali dalam undang-undang kepailitan 2004 yakni Undangundang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Dalam Pasal 1 angka 6 secara tegas menyatakan bahwa utang

adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung

maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib

dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Namun demikian, konsep utang yang dikonstatir dalam Undang-undang

kepailitan yang baru tersebut masih mentah dan belum tuntas, terutama berkaitan

dengan batasan jumlah utang. Adapun argumentasi yuridisnya adalah bahwa

tujuan kepailitan khususnya dalam perspektif perseroan terbatas adalah sebagai

pranata hukum terakhir bagi penyelesaian utang-utang perseroan terbatas setelah

terlebih dahulu diupayakan solusi-solusi lain sebagai akibat dari kesulitan

keuangan perusahaan dan bukan sebagai alat untuk menagih utang kepada

perseroan terbatas, sehingga utang yang dapat dijatuhkan untuk menjadi dasar

permohonan kepailitan haruslah merupakan utang besar yang signifikan bagi

perseroan terbatas bukan sembarang utang. Hal ini berarti bahwa seharusnya

Undang-undang menentukan bahwa ada batasan utang tertentu untuk dapat

dijadikan sebagai dasar permohonan pailit, misalnya utang tersebut minimal

separuh dari aset perseroan terbatas atau total utang harus lebih besar dari pada

asset perseroan. Bisa dibayangkan ada perseroan terbatas yang dipailitkan hanya

karena utang yang kurang dari satu persen dari asset perseroan itu sendiri. Dengan

kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan

sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah

kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang

kepailitan di Indonesia.

Tidak diatur dan dibedakannya antara kemampuan debitor untuk membayar

utang dengan kemauan debitor untuk membayar utang mengakibatkan banyak

perseroan yang masih solven namun dapat dipailitkan. Salah satu tahap penting

dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena

pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah hartanya dibagi-bagi

sampai menutupi utang-utangnya ataupun debitor masih dapat bernapas dengan

diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Yang jelas, jika

debitor sudah dinyatakan insolvensi, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya

segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari

perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Menurut Dictionary Business of Term, Insolvency diartikan : insolvensy

adalah Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu

seperti layaknya dalam bisnis; atau Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan

asetnya dalam waktu tertentu. Secara umum ada 3 Test Insolvensi untuk

mengetahui apakah seseorang/perusahaan mampu atau tidak mampu membayar.

1. The Abiliti to Pay Solvency Testn (Cash Flow Solvency Test)

Tes yang menentukan apakah suatu debitor dapat membayar utangnya

ketika utangnya telah jatuh tempo. Melihat masa depan kondisi keuangan

debitor dan dilakukan hanya dengan melihat apakah utang seorang debitor

telah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar.

Rumus Perhitungan solvabilitas jangka pendek:

• N1 X P1 + N2 X P2 = FUTURE CASH FLOW

• Contoh: Diketahui Perusahaan X memiliki utang yang jatuh tempo

disatu tahun buku sebesar Rp.100.000 dan Perusahaan X, tidak

memiliki aset (dana). Seandainya Perusahaan X akan memiliki

uang sebesar Rp.1.000.000, TAPI kemungkinan mendapatkannya

15% atau kemungkinan mendapatkan Rp.0 dengan kemungkinan

85 %

• Intinya: 85% Perusahaan X tidak akan mampu membayar utangnya

(Insolven), ketika jatuh tempo

• 15% Mampu membayar utangnya dan dapat untung Rp.900.000

(Rp.1.000.000-100.000),

• Ditanya: Hitung Future cash Flownya dan Apakah perusahaan

masih solven?

• JAWAB

• N1 X P1 + N2 X P2

• =Rp.1.000.000 x 15% + Rp.0 X 85%

• =Rp.150.000 (Cash Flow Future)

• Perusahaan masih Solven karena Aset yang akan didapat (150.000)

> Kewajiban (100.000).

Rumus Perhitungan solvabilitas jangka pendek :

• N1 X P1 + N2 X P2 = FUTURE CASH FLOW

• N: Nominal

• P: Probability (Peluang)

15

Solvabilitas Jangka Panjang

•

•

•

Contoh Kasus:

• Diketahui Perusahaan X (Debitor) dalam menjalankan usahanya

selama 5 tahun buku akan memiliki proyek 2 proyek dengan total

nilai Rp.8.000.000, dan di penghujung tahun ke lima perusahaan

memiliki utang sebesar Rp.6.000.000.

• Ditanya : Solvabilitas?

• Jawab: Rp.8.000.000: Rp.6.000.000 =1,33

• Tingkat solven bagus karena rasio 1,3 adalah angka yang positif.

2. The Balance Sheet test

Apabila utang (Responbility) telah melebihi asetnya, kondisi keuangan

lebih besar daripada asetnya berdasarkan penilaian yang wajar.

Contoh Kasus: diketahu Perusahaan JAYA menjalankan usaha dan

memiliki utang Rp.100.000 yang harus dibayar dalam 1 akhir tahun,

perusahaan tidak memiliki uang tunai kecuali proyek yang akan menghasilkan

nilai uang Rp.108.000, lalu diketahui bahwa kenaikan inflasi dalam rangka

untuk membayar utang sebesar 10%

Ditanya: Apakah Perusahaan JAYA solven dimasa akan datang.

Jawab: Rp.108.000/1+10% =Rp.98.180

Rumus: Aliran uang yang akan masuk:1+persentase kenaikan nilai

uang (inflasi)= nilai uang saat ini

Rumus:

Net Cash Provided by operating activities : average total liabilities=

cash debt coverage ratio

• >1 maka semakin solven perusahaan itu

• <1 maka semakin insolven perusahaan

• (Intermediate Accounting)

Perusahaan Tidak Solven dan dapat dipailitkan.

3. The Capital Adequacy test/analisis transaksional,

Tes ini jarang dilakukan Introduction to Analysis Economic Of Law.

Pendekatan analisa ekonomi atas hukum dalam Kasus Kepailitan dan

Reorganisasi Perusahaan (PKPU) Penundaan kewajiban pembayaran utang

dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian dengan tujuan debitur

tidak dipailitkan Reorganisasi Perusahaan: Mem-Fresh Start Perusahaan

dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahan untuk dapat mengelola

perusahaannya dari awal dengan cara mem-format komponen perusahaan yang

ada didalamnya menjadi baru. Tujuannya: Perusahaan dapat bangkit kembali.16

Dari penjelasan tiga rumus umum Insolvensy test diatas dapat di

simpulkan bahwa Undang-undang kepailitan harus segera mengadopsi tentang

syarat insolvensi atau keadaan keuangan debitor yang lebih rendah daripada

utangnya untuk menjatuhkan pailit sebuah perseroan, karena Bisa dibayangkan

ada perseroan terbatas yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari

satu persen dari aset perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, kepailitan bisa

digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai

alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar

dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di

Indonesia.

16 Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU Dipersentasikan

oleh Josye Andreas Neumann Barus Pada Internal Study Business Law Society (BLS) Fakultas

Hukum UI 2011 http://blsfhui.tumblr.com/ (di unduh pada tanggal 4 februari 2012 pukul 10.24

wib)

PENUTUP

KESIMPULAN

Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas, akan

tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang

terdapat dalam sistem kepailitan di Negara lain, misalnya di Singapura dan

Hongkong. Hal ini sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hukum

kepailitan di Indonesia.

Argumentasi yuridisnya adalah bahwa dengan tidak dibatasi jumlah

minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan

terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi

yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan

pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya sehingga untuk mencegah

terjadinya unlawful execution dari para kreditornya, menjadi kepailitan sebagai

alat tagih semata (debt collection tool). Di samping itu pula, dengan tidak adanya

pembatasan jumlah minimum utang tersebut, bisa merugikan kreditor yang

memiliki utang yang jauh lebih besar terhadap debitor ataupun merugikan debitor

yang memiliki kekayan yang lebih besar daripada utang.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya insolvensy test

terhadap permohonan kepailitan debitor sehingga besarannya asset tidak

dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan,

karena itu tidak terdapat perlindungan hokum terhadap perusahaan yang masih

sangat solven dari jeratan kepailitan tersebut. Hukum kepailitan di Indonesia lebih

ditekankan sebagai debt collection tool atau alat untuk penagihan utang dan alat

untuk membangkrutkan perseroan terbatas

SARAN

1. Berkaitan dengan prinsip utang maka perlunya Undang-undang kepailitan

menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar

untuk mengajukan permohonan pailit baik kepailitan terhadap orang

perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan yang

menyatakan bahwa subjek hukum khususnya perseroan terbatas dapat

dipailitkan apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset perseroan

terbatas yang berarti bahwa pasiva perseroan melebihi aktiva perseroan

terbatas.

2. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya

perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta

perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta

karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses

kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali, Achmad, 1996. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan

Sosiologis. ctk pertama, Chandra Pratama, Jakarta.

Amirudin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo persada,

Jakarta.

Asyhidie, Zaeni, 2005. hukum bisnis “ prinsip dan pembinaannya di Indonesia”.

PT Raja Grafindo,Jakarta.

Budiarto, Agus, 2009. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri

Perseroan Terbatas. edisi 2, Jakarta.

Friedman, W., 1993. teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teoriteori

hukum diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theori oleh Arifin. raja

grafindo persada, Jakarta.

Fuady, Munir.1999. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti

Bandung.

--------------. 2003. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Citra Aditya Bakti.

Bandung.

Hartono, Siti Soemantri, 1993. Pengantar Hukum Kepailitan dan penundaan

Pembayaran. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Hartono, Sri Rejeki, 2000, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepaitan

Modern. Majalah Hukum Nasional, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.

Bayumedia Publishing, Surabaya.

Juwana, Hikmanto, 2004. Hukum Sebagai Instrumen Politik, Medan.

Jono, 2010, hukum kepailitan. ctk kedua, sinar grafika,Jakarta.

Kartono, kepailitan dan penundaan pembayaran, pradnya paramita, Jakarta.

Kosidin, Koko, 1994. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan

Perusahaan. Mandar Maju, Bandung.

Lontoh, Rudy (ED), 2001 Penyelesaian utang melalui pailit atau penundaan

kewajiban pembayaran utang. Bandung

20

Muljadi, Kartini, 2001, action paulina dan pokok-pokok tentang pengadilan

niaga, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, Penyelesaian utang Piutang melalui

pailit atau penundaan kewajiban pembayaran Utang, Alumni Bandung.

Rahadjo, Satjipto, 2002. Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan

Hukum, (Surakarta :Universitas Muhamadiyah)

Rinanti, Triweka, 2006. Dilema Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga. Ctk.

Kedua, Jakarta.

Sastrawidjaja, Man. S. , 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Alumni, Bandung.

Shuban, Hadi, 2009. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma,dan Praktik di Peradilan.

Kencana, Jakarta.

Situmorang, Victor M dkk, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. PT

Rineka Cipta,Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Ctk. Ketiga, Pustaka Utama

Grafiti, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, operasional penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Tumbuan, Fred BG, 2004. mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang

berkaitan dengan Kepailitan, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), Undangundang

Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat pengkajian Hukum.

Jakarta

Widjaja, Kartini M., G., 2003. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,

PT.RajaGrafindo Persada.

Yani, Ahmad dkk, 2002. kepailitan seri hukum bisnis, Raja Grafindo persada,

Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)1945;

21

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas

Situs internet

Antara news.com Hayono: putusan pailit yang menimpa Telkomsel

mengerikan http://www.antaranews.com/berita/338197/hayono-putusanpailit-

yang-menimpa-telkomsel-mengerikan di unduh pada tanggal

28/11/2012 pukul 17:29 Wib

Zulkarnain Sitompul, dalam artikelnya berjudul Perlukah PT DI dipailitkan.

http: // zulsitompul. wordpress. Com (diakses hari minggu tanggal 20

januari pukul 15.34 wib )

Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU

Dipersentasikan oleh Josye Andreas Neumann Barus Pada Internal Study

Business Law Society (BLS) Fakultas Hukum UI 2011

http://blsfhui.tumblr.com/ (di unduh pada tanggal 4 februari 2012 pukul

10.24 wib)